BENTENG, – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Bengkulu Tengah , Roni Marzuki menegaskan pasangan calon dan tim pemenangan jangan sekali-kali mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan masyarakat pemilih dengan menjanjikan atau memberikan suatu imbalan secara langsung maupun tidak langsung.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Perbuatan tersebut memiliki konsekuensi pidana,” tegas Roni saat ditemui wartawan, Jum’at (27/9).
Ia menyebut konsekuensi lainnya adalah pasangan calon dapat didiskualifikasi sebagai calon. Ketegasan pasal ini juga menyebutkan sanksi administrasi bagi pelanggar Pasal 73 tidak menggugurkan sanksi pidana. Oleh karena itu, Bawaslu Bengkulu Tengah menghimbau kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kemenangan serta relawan atau pihak terkait dilarang untuk melanggar ketentuan Pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2020 terkhusus di Bengkulu Tengah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat melaksanakan pemilihan dengan suka cita, tanpa harus berbuat pelanggaran atau kecurangan. Ia juga mengimbau masyarakat tak perlu takut atau ragu melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.
“Bila mendengar, melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran maka jangan ragu laporkan ke Bawaslu. Kami memiliki jajaran hingga ke desa, laporkan saja jangan ragu,” kata Roni.(*)
Penulis : Anggita
Editor : Tiwi Supiah
