PHOENIX — Departemen Kehakiman sedang berupaya untuk membersihkan hakim-hakim imigrasi yang diyakini membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengeluarkan keputusan atau tidak mengikuti hukum, kata Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche pada hari Rabu.
Pada saat yang sama, pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya untuk membentuk kembali pengadilan imigrasi dan mengurangi 3,7 juta tumpukan kasus untuk memfasilitasi agenda deportasi skala besar.
Blanche muncul pada hari Rabu di Phoenix untuk berbicara di depan Pameran Keamanan Perbatasan, sebuah pertemuan tahunan yang menarik para pejabat tinggi imigrasi, lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal serta perwakilan perusahaan yang melakukan bisnis dengan pemerintah federal. Kehadiran Blanche dalam pertemuan tersebut mencerminkan bagaimana imigrasi dan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas di seluruh pemerintahan Trump.
Blanche, yang memimpin Departemen Kehakiman sejak tergulingnya Pam Bondi bulan lalu, berbicara kepada The Associated Press setelah partisipasinya dalam konferensi tersebut. Pernyataannya merupakan salah satu pernyataan paling rinci tentang perubahan di pengadilan imigrasi sejak ia menjabat.
“Anda bersumpah dan Anda tidak diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan apa yang Anda sukai atau keinginan Anda,” kata Blanche.
“Jika ada hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya, menunda secara tidak wajar, dengan penundaan yang tidak dapat diterima, maka kami akan mencari orang lain untuk mengisi posisi tersebut.”
Pemerintahan Trump yang kedua telah menjadikan deportasi skala besar sebagai salah satu prioritasnya dan meluncurkan upaya pemerintah federal untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah mengintensifkan penindasan imigrasi di beberapa kota utama di negara tersebut, memperluas pusat penahanan dan meningkatkan perekrutan agen imigrasi.
Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah lembaga Kabinet yang memikul tanggung jawab terbesar dalam melaksanakan agenda deportasi massal Trump, pengadilan imigrasi – yang merupakan aspek kunci dari sistem imigrasi – melapor kepada Departemen Kehakiman.
Lusinan hakim imigrasi telah dicopot dari jabatan mereka selama masa jabatan Trump yang kedua, karena para kritikus mengatakan mereka dipilih karena terlalu banyak menyetujui kasus suaka. Pemerintah juga telah memerintahkan petugas yang memakai masker untuk menahan para migran ketika mereka muncul untuk pemeriksaan suaka dan telah mengirimkan memo yang menginstruksikan hakim untuk menyelaraskan dengan rencana tersebut.
Banyak migran dan kelompok advokasi mengatakan pengadilan imigrasi semakin menjadi jebakan: Mereka hadir dalam pemeriksaan rutin hanya untuk ditangkap.
Berbeda dengan pengadilan federal, yang memiliki aturan prosedur yang ketat dan hakim mempunyai masa jabatan seumur hidup, Departemen Kehakiman mengelola pengadilan imigrasi dan kepala badan tersebut dapat memecat hakim tanpa banyak hambatan.
Namun para kritikus mempertanyakan cara pemerintah mereformasi pengadilan imigrasi.
“Sedihnya, pemerintahan Trump secara sistematis menghapuskan perlindungan proses hukum di pengadilan imigrasi Amerika, memprioritaskan kecepatan dan penegakan hukum dibandingkan keadilan, akurasi, dan keadilan mendasar,” tulis Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika pada akhir tahun lalu.
Kritikus juga menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Trump, sebuah dewan dalam sistem pengadilan yang menentukan bagaimana hakim imigrasi dapat mengambil keputusan telah mengeluarkan beberapa keputusan yang mempersempit jalan untuk mendapatkan suaka melalui pengadilan. Blanche menepis kritik tersebut dan mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan hukum.
Blanche mengindikasikan adanya masalah dengan hakim yang berulang kali menunda kasus dan kasus lain di mana hakim tidak mengikuti hukum “karena empati terhadap masyarakat.”
Setelah menerima dana berlimpah dari Kongres pada musim panas lalu yang memungkinkan departemen tersebut mempekerjakan lebih banyak hakim, badan tersebut dengan cepat merekrut hakim imigrasi baru, sehingga memicu kritik bahwa mereka tidak memenuhi standar.
“Kami menjalani proses yang sangat ketat untuk mewawancarai, menyetujui, dan melatih pelamar. Dan kemudian kami akan mengamati mereka,” kata Blanche, yang menyatakan keyakinannya pada karyawan baru.
Blanche juga mencatat bahwa Departemen Kehakiman telah memprioritaskan upaya untuk menghapus kewarganegaraan orang-orang yang menurut pemerintah telah menipu sistem, sebuah proses yang dikenal sebagai “denaturalisasi” yang antara tahun 1990 dan 2017 hanya digunakan dalam selusin kasus dalam setahun.
“Itu adalah salah satu alat yang kami gunakan secara agresif dan belum pernah digunakan secara agresif di masa lalu,” kata Blanche, tanpa memberikan angka spesifik.
___
Cerita ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh editor AP dengan bantuan alat kecerdasan buatan generatif.
