Oleh:
Lailatus Sa’diyah
Mahasiswa Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
TULISAN ini berangkat dari perspektif New Public Management (NPM) yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, pengukuran kinerja, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pendekatan ini, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan perspektif Good Governance yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kedua perspektif tersebut, monitoring dan evaluasi dipahami bukan sekadar instrumen pelaporan, melainkan sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan publik berjalan secara efektif dan berdampak.
Dalam kerangka tersebut, perkembangan digitalisasi birokrasi seharusnya memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi sebagai alat pengambilan keputusan berbasis data, bukan sekadar memperbanyak mekanisme pelaporan administratif.
Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi birokrasi Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah berlomba-lomba mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Berbagai aplikasi, sistem informasi, dan platform digital bermunculan dengan tujuan memudahkan pekerjaan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di atas kertas, perkembangan ini tentu merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Banyak proses yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai dokumen fisik kini dapat diakses melalui satu layar komputer. Komunikasi antar instansi menjadi lebih cepat, dan pelaporan dapat dilakukan secara real time. Namun, di tengah semangat digitalisasi tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang perlu terus dikaji secara kritis. Apakah bertambahnya aplikasi dan sistem informasi benar-benar menghasilkan tata kelola yang lebih baik? Ataukah kita justru mulai terjebak dalam situasi di mana teknologi menjadi tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan?
lanjut hal…2
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya









