KEPAHIANG,- Bupati Kepahiang, DR.Ir. H. Hidayatullah Sjahid, MM IPU meminta warga Kepahiang yang masuk kategori miskin menjadi satu data tunggal. Hal demikian tentu sukar dilakukan karena terdapat perbedaan kriteria miskin antara BPS, Dinsos maupun Kesra. Namun demikian dari perbedaan tersebut ia meminta ada benang merah mengenai kriteria miskin yang disepakati bersama.
“Selama ini data mengenai warga miskin masih ada perbedaan antara BPS, Dinsos dan Kesra, akibatnya berimbas pada banyak sektor termasuk kouta Raskin, BPJS dan kebijakan nasional lainnya. Harapan saya ke depan ada data tunggal mengenai kemiskinan ini. Perlu duduk bersama untuk membahas ini sehingga ada konsensus dan menjadi satu data tunggal,” jelas bupati.
Ia juga meminta, masing-masing Pemdes kembali melakukan pendataan secara rill kondisi warga dan klasifikasi status. Sehingga nanti dapat dengan mudah Dinsos, BPS dan Kesra mengidentifikasi klasifikasi kemiskinan yang dialami warga.
“Kita minta Pemdes memasukan data warga masing-masing desa. Dari data rill yang disampaikan akan terlihat mana yang masuk kategori miskin berdasarkan kriteria yang disepakati,” ujarnya.
Ide satu data tunggal tersebut juga mendapat dukungan dari politisi Golkar, Andrean Defandra. Tak hanya sependapat dengan bupati ia juga meminta data rill warga miskin tersebut menjadi bahan bagi Dinsos dan Bagian Kesra dalam mengajukan kouta baru terkait Raskin, BPJS maupun program bedah rumah. Menurutnya selama menggunakan data yang dilansir BPS, kouta kebijakan nasional tidak akan cukup dan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Nah dengan data baru yang langsung rill dari Kades mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi BPS dan pihak kementrian untuk merilis data baru mengenai warga miskin di Kepahiang,” jelasnya.(*/adv)
Penulis : Agung Mandala
Editor : Tiwi Supiah
