KEPAHIANG,- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kepahiang terus mematangkan strategi lapangan dalam menurunkan angka prevalensi stunting menjadi zero stunting. Kerja keras ini dilakukan secara terpadu melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan mengombinasikan langkah intervensi spesifik dan sensitif.
Kepala DP2KBP3A, Linda Rospita, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada kelompok rentan, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, ibu pasca persalinan, hingga calon pengantin. Langkah penanganan yang menyeluruh dari hulu ke hilir ini dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai stunting.
“Kita menargetkan Kepahiang zero stunting, tentu saja kerja keras sangat dibutuhkan. Ketika diketahui angka secara real, maka bisa dilakukan pemetaan masalah dan upaya penanganan serta preventifnya,” ujar Linda Rospita.
Linda mengutarakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan replikasi program-program yang sukses di setiap wilayah. Melalui wadah TPPS, setiap jajaran dinas dan pemangku kepentingan diharapkan mampu saling bertukar metode inovatif yang terbukti efektif menurunkan angka stunting.
Namun, Linda tidak menampik adanya dinamika dan tantangan yang cukup rumit saat petugas bergerak di lapangan. Salah satunya adalah menghadapi penolakan dari sejumlah keluarga berisiko stunting yang enggan menerima pendampingan pola asuh maupun bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Kami terus berupaya dengan sinergi dan kolaborasi bersama, mencegah dan menurunkan prevalensi stunting, serta melakukan inovasi seperti pembentukan dapur balita di tiap Posyandu,” pungkas Linda.
Melalui gerakan bersama dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga sektoral lainnya, DP2KBP3A optimis pemenuhan gizi dan edukasi keluarga di Kabupaten Kepahiang dapat berjalan lebih optimal. (*\prw)
Penulis : Defi Parisa
Editor : Tiwi Supiah
