BENGKULU TENGAH,- Tak mau sekadar menerima laporan di balik meja, lima anggota DPRD Bengkulu Tengah turun langsung menyisir simpul-simpul masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu, 25 April 2026. Langkah ini diambil menyusul sejumlah siswa mengalami gangguan pencernaan, mual dan muntah akibat dugaan keracunan makanan yang seharusnya menyehatkan tersebut.
Lima legislator lintas komisi, yakni Arsyad Hamzah, Jon Karnedi, Joni Anwar, Yulina Anani, dan Martoni melakukan inspeksi mendadak (sidak) maraton ke sejumlah titik mengumpulkan keterangan dan menelusuri informasi. Mereka tidak hanya meninjau, tetapi mencecar pengelola dapur hingga pihak puskesmas terkait manajemen krisis yang dianggap berantakan.
Membongkar Celah di Dapur Penyedia
Ketegasan terlihat saat rombongan menyambangi Dapur MBG Kembang Seri. Di sana, para anggota dewan memeriksa setiap sudut proses produksi. Ketua Komisi II, Jon Karnedi, menyoroti lemahnya seleksi bahan baku yang menjadi hulu petaka bagi para siswa.
“Kami menekankan pentingnya pengetatan SOP. Seleksi bahan pangan tidak boleh main-main karena ini menyangkut nyawa anak-anak,” ujar Jon dengan nada tegas. Ia mendesak agar seluruh rantai produksi diaudit ulang agar kejadian serupa tidak menjadi residu tetap dalam program nasional ini.
Mengejar Pertanggungjawaban Puskesmas
Peran pengawasan DPRD semakin tajam saat mereka mengendus adanya dugaan penolakan pasien di Puskesmas Kembang Seri. Legislator mendapati fakta miris: seorang siswa yang tengah menderita mual dan nyeri perut hebat justru dipulangkan dengan alasan puskesmas hanya melayani kategori gawat darurat.
Geram dengan temuan itu, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III, Arsyad Hamzah, langsung melabrak Puskesmas Kembang Seri untuk melakukan klarifikasi. Arsyad tidak menutupi kekecewaannya atas birokrasi layanan kesehatan yang kaku di tengah situasi darurat keracunan massal.
“Kami ingin memastikan fakta di lapangan. Ada informasi penolakan pasien, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kekurangan dan kelalaian ini akan kami jadikan amunisi untuk evaluasi total dalam rapat komisi terdekat,” kata Arsyad Hamzah.
Membawa Temuan ke Meja Hijau Parlemen
Aksi lapangan para anggota dewan ini tidak berhenti di sidak. Mereka telah mengantongi daftar hitam pelanggaran, mulai dari SOP dapur yang bolong hingga layanan medis yang tidak responsif. DPRD Bengkulu Tengah berjanji akan menyeret temuan ini ke rapat formal komisi untuk memastikan adanya sanksi atau perbaikan sistemik bagi para vendor dan instansi kesehatan yang lalai.
Langkah taktis para legislator ini menjadi sinyal bahwa DPRD tidak akan membiarkan program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu Tengah berjalan tanpa pengawasan ketat, terutama saat keselamatan publik mulai dipertaruhkan.(*/prw)
Penulis : Sri Wahyuni
Editor : Tiwi Supiah
