LAMPUNG, – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung (Kemenkeu Satu Lampung) menggelar audiensi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten Lampung dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas-instansi untuk mendukung optimalisasi pengamanan tugas strategis dan penerimaan negara. Pertemuan berlangsung di Ruang Pertemuan Kodam Radin Inten Lampung, Kota Bandar Lampung (Selasa, 2/12).
Hadir dalam pertemuan tersebut Panglima Kodam XXI/Radin Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han), yang menerima secara langsung rombongan Kemenkeu Satu Lampung. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung, Retno Sri Sulistyani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Plt. Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu Cuti Asih beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kemenkeu Satu Lampung dan menegaskan kesiapan Kodam untuk mendukung penguatan koordinasi serta pengamanan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan negara.
“Kerja sama antara unsur pertahanan dan pengelola keuangan negara sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepentingan publik. Kodam Radin Inten siap mendukung Kementerian Keuangan dalam aspek pengamanan, pertukaran informasi, dan koordinasi di lapangan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat dan tertib,” ujar Kristomei Sianturi.
Pangdam juga menekankan bahwa Kodam memandang penting peran informasi fiskal dan intelijen perpajakan dalam mendukung pemetaan situasi daerah serta pencegahan potensi kerawanan sosial maupun ekonomi.
Selanjutnya, Retno Sri Sulistyani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kodam dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengamanan pelaksanaan penegakan hukum perpajakan. Retno menjelaskan bahwa sinergi dengan aparat teritorial sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana perpajakan, pelacakan penanggung pajak, serta pengamanan fasilitas dan personel Direktorat Jenderal Pajak di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Retno juga mengingatkan kewaspadaan terhadap meningkatnya modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, telepon, dan media digital, termasuk link situs Coretax yang palsu. Ia mengajak Kodam untuk ikut menyebarluaskan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi melalui saluran resmi pemerintah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan bahwa kajian fiskal regional dan tematik yang disusun Kanwil DJPb dapat menjadi referensi strategis bagi Kodam dalam membaca dinamika sosial-ekonomi daerah dan memperkuat analisis situasional.
Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, Cuti Asih, menegaskan pentingnya dukungan Kodam dalam pengamanan aset negara serta mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Lampung.
Retno juga menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang mempercepat transformasi digital melalui implementasi sistem Coretax DJP untuk pelaporan SPT Tahunan yang akan dimulai pada Tahun 2026 dan perlunya aktivasi segera akun Coretax dan kode otorisasi (KO) DJP oleh seluruh jajaran Kodam dan masyarakat Wajib Pajak. Dukungan Kodam juga sangat diperlukan untuk membantu penyebaran informasi tersebut.
Audiensi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan kerja sama antara Kemenkeu Satu Lampung dan Kodam XXI/Radin Inten Lampung, khususnya dalam pengamanan pelaksanaan tugas, pertukaran data strategis, penguatan penegakan hukum, serta dukungan terhadap modernisasi administrasi perpajakan.(*)
Penulis : Agung Mandala
Editor : Tiwi Supiah
