Oleh
Greies Argio Mahadinata
dinatagreies@gmail.com / 08213789901
(Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945)
Perkembangan layanan digital membuat data pribadi masyarakat semakin sering dikumpulkan, disimpan, dan diolah, baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Mulai dari pendaftaran layanan publik, transaksi daring, hingga pengajuan bantuan sosial, semuanya meminta data seperti NIK, nomor telepon, alamat, bahkan data kesehatan dan keuangan. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, di balik keberadaan regulasi tersebut, masih ada persoalan penting yang perlu diperhatikan, yaitu apakah aturan ini sudah benar-benar mampu melindungi masyarakat dalam praktik, atau baru kuat sebagai teks hukum.
Persoalan ini semakin relevan karena kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada 2024, misalnya, menunjukkan bahwa data yang dikelola lembaga negara pun rentan jika tata kelolanya tidak kuat. Kebocoran data bukan sekadar masalah teknis. Dampaknya bisa berupa penipuan, pencurian identitas, pinjaman online ilegal, hingga hilangnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis diikuti oleh perlindungan hak warga negara.
Pembahasan ini dikaitkan dengan pemikiran Andhika Wahyudiono mengenai responsivitas publik dalam tata kelola pemerintahan Banyuwangi, dalam buku ajar Governansi Digital: Fondasi Konseptual Menuju Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Pemerintahan Modern, khususnya Bab 4 tentang Tata Kelola Data dan Perlindungan Privasi, Subbab 4.5 mengenai Etika Data dan Kepatuhan Regulasi. Dalam perspektif tersebut, tata kelola digital yang baik tidak hanya menuntut tersedianya aturan, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan itu, pengelolaan data yang beretika, serta kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, regulasi hanyalah titik awal. Yang menentukan adalah bagaimana regulasi itu dijalankan.
Dari sisi regulasi, UU PDP memberikan sejumlah hak kepada pemilik data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, dan menggugat ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. UU ini juga membebankan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data. Selain itu, UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai otoritas independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan data pribadi di Indonesia.
Perkembangan terbaru menunjukkan adanya kemajuan. Pada 16 Juli 2026, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana UU PDP. Aturan ini menjabarkan hal-hal teknis yang sebelumnya masih bersifat umum, antara lain keberatan atas pemrosesan otomatis, tata cara ganti rugi, penilaian dampak perlindungan data, dan pemberitahuan kegagalan perlindungan data. PP ini juga mengatur sanksi berupa denda administratif yang dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan pelanggar. Bagi pelaku usaha dan badan publik, ketentuan ini memberi kepastian dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi tidak lagi dapat dianggap ringan.
Meski demikian, tantangan terbesarnya belum selesai. Berdasarkan laporan hukum dan bisnis, per September 2026 lembaga perlindungan data pribadi belum terbentuk sepenuhnya, dan pemerintah menyatakan sedang mempercepat pembentukannya. Pada akhir Oktober 2026 diberitakan bahwa rancangan pembentukan lembaga tersebut telah melewati tahap harmonisasi dan tinggal menunggu persetujuan Presiden. Keterlambatan ini sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ketika para pemohon menilai bahwa belum dibentuknya lembaga dan aturan pelaksana membuat UU PDP kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum. Pemerintah, di sisi lain, menyampaikan bahwa pembentukan lembaga beserta aturan teknisnya sedang dibahas. Kedua pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah memiliki hak di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya memiliki lembaga yang kuat untuk menerima pengaduan, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi.
Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat. Dalam perlindungan data pribadi, pemerintah harus menjaga keamanan data masyarakat, bersikap transparan, dan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data. Dalam perspektif administrasi publik, persoalan ini dapat dianalisis menggunakan prinsip good governance, terutama akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang mengelola data, baik pemerintah maupun swasta, harus dapat mempertanggungjawabkan cara mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data. Transparansi berarti masyarakat berhak mengetahui data apa yang diambil, untuk tujuan apa, dan apa yang terjadi jika data tersebut bocor. Supremasi hukum berarti aturan harus ditegakkan secara konsisten, termasuk terhadap lembaga pemerintah sendiri. Tanpa lembaga pengawas yang independen, ada risiko pemerintah berperan sebagai pengelola data sekaligus pengawas dirinya sendiri, dan hal ini melemahkan prinsip akuntabilitas.
Bagan ini menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia sudah memiliki payung hukum, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi, lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi, kerentanan sistem keamanan siber, serta rendahnya literasi masyarakat tentang hak atas data pribadinya. Akibatnya, kebocoran data terus berulang, masyarakat menjadi korban penipuan dan pinjaman online ilegal, korban sulit menuntut haknya, dan kepercayaan publik terhadap layanan digital menurun. Berdasarkan prinsip good governance, pemerintah perlu membentuk lembaga independen, menuntaskan aturan turunan, melakukan audit keamanan siber secara berkala, membuka jalur pengaduan yang mudah diakses, dan meningkatkan literasi data masyarakat.
Berdasarkan analisis tersebut, terdapat enam rekomendasi yang menurut penulis perlu diperhatikan.
Pertama, pemerintah perlu segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen. Lembaga ini harus memiliki kewenangan nyata untuk mengawasi, menerima pengaduan, dan menjatuhkan sanksi, bukan sekadar lembaga simbolis. Tanpa lembaga ini, ketentuan sanksi dalam PP 33/2026 berisiko tidak dapat dijalankan secara optimal.
Kedua, pemerintah perlu menuntaskan aturan turunan dan peraturan lembaga. Beberapa ketentuan teknis, seperti tata cara pemberitahuan kegagalan perlindungan data, masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Kepastian aturan penting agar pelaku usaha dan badan publik tidak bingung dalam menerapkannya.
Ketiga, kepatuhan di lingkungan instansi pemerintah harus diperkuat. Badan publik mengelola data dalam jumlah besar, termasuk data kependudukan, kesehatan, dan bantuan sosial. Karena itu, badan publik perlu menjadi contoh dalam menerapkan prinsip perlindungan data, termasuk melakukan penilaian dampak dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas perlindungan data.
Keempat, keamanan siber perlu ditingkatkan melalui audit dan pengujian sistem secara berkala. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah kebocoran terjadi. Sistem yang menyimpan data masyarakat perlu diuji agar kelemahannya diketahui sebelum dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kelima, pemerintah perlu menyediakan jalur pengaduan dan pemulihan yang mudah dijangkau. Korban kebocoran data perlu mengetahui ke mana harus melapor, bagaimana prosesnya, dan bagaimana memperoleh ganti rugi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang datanya dikelola, tetapi juga pihak yang dapat menuntut pertanggungjawaban.
Keenam, literasi data pribadi masyarakat perlu ditingkatkan. Warga perlu memahami haknya, misalnya hak mengakses, memperbaiki, dan menarik persetujuan atas data pribadinya, serta lebih berhati-hati dalam membagikan data, termasuk di media sosial dan aplikasi pinjaman online.
Perlu diakui bahwa penerapan regulasi ini juga tidak mudah. Pelaku usaha kecil dan instansi di daerah, misalnya, memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Karena itu, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan, agar perlindungan data tidak berubah menjadi beban administratif yang justru sulit dipenuhi. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembentukan lembaga dan penegakan aturan, karena yang dipertaruhkan adalah hak dasar warga atas keamanan data pribadinya.
Keenam rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan membuat undang-undang. Dibutuhkan lembaga yang berfungsi, kepatuhan dari pengelola data, dan masyarakat yang sadar akan haknya. Dengan demikian, regulasi perlindungan data pribadi dapat benar-benar menjadi jaminan rasa aman di ruang digital.
Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dipakai, tetapi juga oleh seberapa serius negara melindungi data warganya. Data pribadi bukan sekadar angka atau identitas dalam sistem. Ia menyangkut martabat, keamanan, dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan digital berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara, karena regulasi yang baik baru bermakna ketika benar-benar ditegakkan.(*)
