Para pejabat New York menuntut pemerintahan Trump untuk memulihkan lebih dari $73 juta pendanaan jalan raya, dalam perebutan akses warga non-warga negara terhadap surat izin mengemudi komersial.
Ini adalah konflik terbaru dari beberapa perselisihan antara pemerintah federal dan New York mengenai transportasi – dimana pengadilan berulang kali mengecam upaya pemerintahan Trump untuk menahan pendanaan karena perselisihan kebijakan.
Jaksa Agung Negara Bagian Letitia James dan Gubernur Kathy Hochul mengajukan gugatan di pengadilan federal pada hari Jumat. Mereka berupaya mendapatkan kembali dana yang ditahan Departemen Transportasi federal atas izin yang dikatakan dikeluarkan secara ilegal. Negara bagian berargumen bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, dan bahwa izin yang menjadi inti masalah ini dikeluarkan sesuai dengan peraturan negara bagian dan federal.
James dan Hochul mengatakan dalam siaran persnya bahwa pencabutan izin akan mengganggu industri-industri utama, dan dapat menyebabkan kekurangan pengemudi bus.
Departemen Perhubungan mengatakan audit yang dilakukan oleh Federal Motor Carrier Safety Administration yang dirilis pada bulan Desember menemukan bahwa lebih dari separuh lisensi New York yang ditinjau telah diterbitkan dengan melanggar hukum federal. Gothamist melaporkan pada bulan Februari bahwa pemerintahan Hochul berhenti mengeluarkan surat izin mengemudi komersial kepada banyak imigran menyusul ancaman federal untuk menahan dana sebagai tanggapannya, sehingga menuai kritik tajam dari serikat pekerja transit.
Namun departemen transportasi menuduh New York masih tidak patuh, dan bulan ini mengumumkan akan menahan dana sebesar $73 juta – 4% dari Program Kinerja Jalan Raya Nasional negara bagian tersebut. Menteri Transportasi AS Sean P. Duffy. mengatakan pada saat itu bahwa ia meminta pertanggungjawaban negara karena gagal melindungi penduduknya dari “pengemudi asing yang tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat,” termasuk dengan mengeluarkan surat izin delapan tahun kepada pengemudi yang bukan warga negara tanpa memperhatikan kapan status hukum mereka berakhir.
Uang tersebut digunakan untuk pemeliharaan jalan, peningkatan keselamatan dan proyek infrastruktur di seluruh New York, menurut Hochul dan James. Mereka berencana mengajukan mosi untuk mempercepat kasus ini guna mencegah gangguan apa pun, menurut pernyataan mereka.
Departemen transportasi federal mengancam akan menahan tambahan dana jalan raya sebesar $147 juta di masa depan setiap tahunnya jika New York tidak mematuhinya, menurut James dan Hochul.
Otoritas negara bagian dan federal juga telah mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai aturan tarif kemacetan di Kota New York, dan hakim federal pada bulan Maret mengatakan bahwa upaya pemerintahan Trump untuk menghentikan tarif kemacetan adalah tindakan yang melanggar hukum. Pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan dana untuk kereta bawah tanah Second Avenue dalam kebuntuan atas apa yang diklaim FBI sebagai kontrak “DEI” yang diberikan secara tidak sah, serta proyek Terowongan Gateway Hudson.
— Stephen Nessen berkontribusi dalam pelaporan
