KEPAHIANG,- Nilai-nilai Pancasila kembali ditegaskan bukan sekadar sebagai simbol pemersatu domestik, melainkan juga sebagai kompas moral dalam menghadapi ketidakpastian global. Di tengah dinamika zaman, ideologi bangsa ini dituntut untuk tetap hidup dan diaktualisasikan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.
Pesan tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar Pemkab Kepahiang di halaman kantor bupati, Senin (1/6/2026). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta personel TNI dan Polri.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Peringatan tahun ini mengusung tema yang dinilai relevan dengan konteks geopolitik saat ini, yaitu “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Lebih dari Sekadar Seremonial
Dalam pidato yang dibacakannya, Zurdi Nata menekankan bahwa peringatan 1 Juni tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial tahunan semata. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi bersama untuk membumikan Pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujar Zurdi, mengutip amanat Kepala BPIP.
Sejarah telah mencatat Pancasila sebagai perekat sosial yang efektif bagi Indonesia yang plural. Di tengah bentang geografis ribuan pulau serta keragaman suku, bahasa, dan budaya, eksistensi Pancasila dinilai berhasil menjaga integrasi nasional dari potensi disintegrasi.
Komitmen Perdamaian Dunia
Selain menjadi jangkar di dalam negeri, pidato tersebut juga menggarisbawahi peran eksternal Pancasila. Nilai-nilai mulia di dalamnya menjadi landasan utama bagi Indonesia dalam mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kontribusi konkret Indonesia di panggung internasional, seperti pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mediasi konflik regional, hingga konsistensi menyuarakan hak-hak bangsa yang tertindas, menjadi bukti nyata bahwa Pancasila memiliki resonansi universal.
Tantangan Generasi Muda dan Birokrasi
Kendati demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Perkembangan teknologi dan lompatan ekonomi berpotensi kehilangan arah moral jika tidak dibarengi dengan penguatan ideologi. Oleh karena itu, generasi muda didorong untuk tidak sekadar menghafal Pancasila, melainkan menjadikannya sebagai living ideology (ideologi yang hidup).
“Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup,” tegasnya.
Di sisi lain, pesan kuat juga dialamatkan kepada para penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Birokrasi dituntut untuk melahirkan kebijakan publik yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Pembangunan yang berkeadilan harus dipastikan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal (no one left behind).
Menutup amanat tersebut, Bupati Kepahiang mengajak seluruh warga untuk merawat api Pancasila dalam setiap denyut nadi kehidupan, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.(*/adv)
Penulis : Andreas
Editor : Tiwi Supiah









