KEPAHIANG, – Sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana khusus (Pidsus) di lingkungan Pemkab Kepahiang, Bagian Pemerintahan menggandeng Kejari Kepahiang melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelurahan, Selasa (10/9/2024)
Kabag Pemerintahan, Veri Susanto menjelaskan fasilitasi tersebut sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, juga sebagai pembekalan pada jajaran OPD, Pemdes dan Kelurahan terkait bantuan hukum yang disediakan pihak kejaksaan.
“Kegiatan ini kita harapkan menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait dengan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengolah anggaran, yang notabenenya adalah uang negara,” jelasnya.
Kajari Kepahiang, Asvera Primadona mengungkapkan sebagi lembaga Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kepahiang yang juga sebagi bagian dari forkopimda Pemkab Kepahiang, selain melakukan penegakan hukum. Pihaknya berkewajiban melakukan pendampingan terkait berbagi kendala dalam pengelolaan keuangan yang rentan dengan kasus tindak pidana korupsi.
“Selain melakukan pencegahan pidana korupsi. Sebagi JPN, pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Kepahiang,” ungkapnya
Kajari Kepahiang juga menyampaikan, terkait berbagai pendampingan yang dilakukan kejaksaan, pihaknya meminta adanya keterbukaan oleh pihak yang dilakukan pendampingan.
“Kita akan melakukan konsultasi kepada pihak APIP dan Inspektorat. Terkait apa-apa yang kita lakukan proses pendampingan,” ujarnya.
Pada sesi dialog, salah satu peserta mewakili Forum Kades mempertanyakan banyaknya oknum yang mengaku wartawan dan diduga wartawan abal-abal melakukan penekanan pada perangkat desa untuk mendapatkan anggaran. Menanggapi pertanyaan itu, Kasi Intel Kejari Kepahiang, Nanda Hardika menjelaskan pihak desa harus lebih teliti dengan melakukan cek dan ricek terhadap surat tugas wartawan tersebut, serta menaati aturan yang berlaku.
“Yang pertama kita harus banyak-banyak keterbukaan dan mintalah pendampingan kepada kejaksaan terkait pengelolaan dana desa. Tidak hanya itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak dinginkan. Kita minta pihak desa benar-benar bisa merangkul dan bergaul terhadap semua pihak,” ungkapnya.(*/adv)
Penulis : Agung Mandala
Editor : Tiwi Supiah
