Oleh:
Marzuki, S.Kom., M.TPd., C.Med
(Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bengkulu Tengah)
BAWASLU makin memperkuat tata cara menangani dugaan pelanggaran. Terbitnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menunjukan beberapa kemudahan pengawas pemilu menangani dugaan pelanggaran dan pelapor melaporkan dugaan pelanggaran.
Tujuannya adalah, proses lebih mudah, efektif dan transparan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu 9 Tahun 2024) lebih mempermudah pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Mengapa?
Dijelaskan dalam pasal 4 pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran tidak mesti harus datang langsung ke kantor Bawaslu, tetapi bisa diwakili oleh pihak lain dengan menunjukan surat kuasa khusus. Waktu pelaporanpun lebih dipertegas oleh pasal 5 yaitu: hari Senin – Kamis pelapor dapat melaporkan dugaan pelanggaran mulai Pukul 08.00 Wib hingga Pukul 16.00 wib. Sementara, hari Jum’at mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 16.30 wib.
Waktu pelaporan tersebut dikecualikan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. pada masa ini pelapor dapat melaporkan dugaan pelanggaran 1 X 24 jam di Kantor Bawaslu terdekat atau Panwaslu Terdekat.
Sisi persyaratan laporan. Di Perbawaslu 9 Tahun 2024 ini lebih mempermudah pelapor. Pasal 9 menyebutkan kesesuaian tanda tangan pelapor dan tanda tangan di KTP pelapor tidak menjadi syarat formal. Namun, tidak semua laporan bisa diperbaiki jika ada persyaratn yang belum lengkap. Pasal 14 A menjelaskan pelapor yang bukan warga negara indonesia memiliki hak pilih pada pemilihan setempat laporannya tidak memenuhi syarat formil atau materil maka laporannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diregistrasi.
Sisi hasil pengawasan aktif pengawas pemilu atau pemilihan. Pasal 17 mempertegas setiap temuan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu atau pemilihan harus dilengkapi dengan bukti. Sehingga syarat temuan harus terpenuhi yaitu: identitas penemu, waktu temuan tidak lebih 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat (Form A Pengawasan), identitas terlapor, uraian kejadian dan bukti.
Pengawas pemilu atau pemilihan dapat menelusuri informasi awal sebagai bentuk pengawasan aktif pengawas pemilu atau pemilihan. Pasal 19 menjelaskan informasi awal yang dapat ditelusuri Bawaslu adalah: Informasi lisan, informasi tertulis, laporan yang tidak memenuhi syarat formil tetapi memenhui syarat materil, laporan yang dicabut, informasi dari percakapan, akun media sosial, media masa (Cetak dan elektronik dan informasi media lainnya.
Kemudian Perbawaslu 9 pasal 33 A sudah mempertegas Bawaslu Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan menangani pelanggaran kode etik Badan Adhhoc yaitu dimulai Panwaslu Kecamatan hingga PTPS dengan sanksi peringatan atau pemberhentian.(*)
